1

Daftar Informasi Publik (DIP)

2

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik

3

Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

4

Pedoman pengelolaan informasi, administrasi personil dan keuangan

Lihat

5

Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima

Lihat

6

Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan

Lihat

7

Data statistic yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik

Lihat

8

Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

Lihat

9

Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Lihat

10

Syarat syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan

Lihat

11

Data perbendaharaan atau inventaris

12

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

Lihat

13

Agenda kerja pimpinan satuan kerja

Lihat

14

Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki berserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualitasnya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya

15

Jumlah jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya

Lihat

16

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya

Lihat

17

Daftar serta hasil hasil penelitian yang dilakukan

Lihat

18

Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan an/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalan pasal 11 Undang Undang KeterbukaanInformasi Publik

Lihat

19

Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banak dan ketertiban umum

Lihat

20

Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum

Lihat